BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Fax: (0411) 453489
Phone: (0411) 453192, 453192, 453204
Email: ppidbkad@gmail.com
Rabu 17-04-2024
Search
Links
#
  • Administrator
  • 20 Desember 2023
  • 158 Kunjungan

Staf Ahli Bidang Ekonomi Buka FKP Penyusunan Standar Pelayanan BKAD Sulsel

MAKASSAR - Staf Ahli Bidang Ekonomi pada Setda Pemprov Sulsel, Mujiono mewakili Pj Sekda Sulsel membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 20 Desember 2023.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sulsel, Mujiono menyampaikan, bahwa Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik Terkait Standar Pelayanan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Forum Konsultasi Publik menjadi kegiatan yang strategis untuk menampung keinginan dan aspirasi publik. Kalau paradigma lama kita memberikan pelayanan publik apa adanya, maka konsep ke depan masyarakat maupun stakeholder justru menjadi sentral dari pelayanan publik yang kita berikan (customer centric),” jelasnya.

Lanjutnya, “Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP) ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mengingat dalam unit pelayanan wajib memiliki Standar Pelayanan yang mengacu pada regulasi terbaru saat ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Salehuddin memaparkan tentang rancangan standar pelayanan publik. Ada 6 rancangan standar pelayanan pada BKAD Sulsel.

Yakni standar pelayanan verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah, standar pelayanan penerbitan SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD, standar pelayanan penerbitan SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya, standar pelayanan penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana), standar pelayanan penerbitan SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), dan standar pelayanan penjualan barang milik daerah kendaraan dinas bermotor.

“BKAD Provinsi Sulawesi Selatan terus berinovasi dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik,” kata Salehuddin.

Q & APolling

Mari berpatisipasi dalam pengembangan website kami dengan menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini

Apakah informasi yang tersaji pada website kami bermanfaat bagi anda?
Ya
Tidak
Apakah website kami berfungsi dengan baik?
Ya
Tidak
Bagaimana tampilan website kami?
Bagus
Jelek