BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Fax: (0411) 453489
Phone: (0411) 453192, 453192, 453204
Email: ppidbkad@gmail.com
Kamis 22-02-2024
Search
Links

Selamat Datang Di Website Resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

# # # # # # #
# # # # # # #
#

TentangBadan Keuangan & Aset Daerah

    Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Terbentuk Pada Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan...
    Perangkat daerah ini dibentuk dari gabungan 2 (dua) perangkat daerah yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, dengan tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

BeritaBerita Terbaru

Menyajikan berita terkini seputar BKAD Prov. Sulawesi Selatan..

Staf Ahli Bidang Ekonomi Buka FKP Penyusunan…

  • 20 Dec 2023
  • 68

MAKASSAR - Staf Ahli Bidang Ekonomi pada Setda Pemprov Sulsel, Mujiono mewakili Pj Sekda Sulsel membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 20 Desember 2023.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sulsel, Mujiono menyampaikan, bahwa Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik Terkait Standar Pelayanan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Forum Konsultasi Publik menjadi kegiatan yang strategis untuk menampung keinginan dan aspirasi publik. Kalau paradigma lama kita memberikan pelayanan publik apa adanya, maka konsep ke depan masyarakat maupun stakeholder justru menjadi sentral dari pelayanan publik yang kita berikan (customer centric),” jelasnya.

Lanjutnya, “Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP) ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mengingat dalam unit pelayanan wajib memiliki Standar Pelayanan yang mengacu pada regulasi terbaru saat ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Salehuddin memaparkan tentang rancangan standar pelayanan publik. Ada 6 rancangan standar pelayanan pada BKAD Sulsel.

Yakni standar pelayanan verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah, standar pelayanan penerbitan SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD, standar pelayanan penerbitan SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya, standar pelayanan penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana), standar pelayanan penerbitan SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), dan standar pelayanan penjualan barang milik daerah kendaraan dinas bermotor.

“BKAD Provinsi Sulawesi Selatan terus berinovasi dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik,” kata Salehuddin.

BKAD Sulsel Gelar FGD Penyusunan APBD 2024…

  • 20 Nov 2023
  • 178

JAKARTA - Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung hingga hari Selasa (21/11/2023).

FGD ini terkait evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Para Kepala OPD, Sekretaris, Kasubag Program/Kasubag TU dalam lingkup Pemprov Sulsel.

Plh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Muh. Valiandra turut hadir menjadi narasumber.

Analis Perencanaan Anggaran Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rino Rio Kent memaparkan terkait kebijakan evaluasi rancangan APBD Provinsi Sulsel TA 2024.

Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin menyampaikan, FGD ini diharapkan akan menghasilkan penyusunan APBD yang lebih efektif dan efisien, dengan menyesuaikan program strategis nasional (PSN).

“Tujuan FGD ini sebagai ajang konfirmasi, jangan sampai terbit hasil evaluasi yang ternyata ada hal-hal yang bisa dikonfirmasi untuk tidak dimasukkan dalam hasil evaluasi,” katanya.

Fokus utama APBD Tahun Anggaran 2024, kata dia, Pemprov Sulsel menyesuaikan dengan PSN.

Diantaranya untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Termasuk untuk mensukseskan agenda Pemilu dan pemilihan 2024.

“Rancangan APBD Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2024 sudah sejalan dengan arah kebijakan Nasional,” jelasnya.

BPKAD Kalsel Lakukan Kaji Tiru di BKAD Sulsel…

  • 13 Nov 2023
  • 111

MAKASSAR - Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kaji tiru di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel.

Kunjungan BPKAD Kalsel diterima oleh Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin di Ruang Rapat Lantai IV BKAD Sulsel, Senin 13 November 2023. Turut hadir Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Sulsel, Suhartono Nurdin.

Dikatakan, bahwa kunjungan ini dalam rangka kaji tiru terkait rangkaian dan tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan regulasi-regulasi yang mendasari dan digunakan dalam penyusunan APBD TA 2024.

Dalam penyusunan Perda Provinsi Kalimantan Selatan tentang APBD TA 2024, sudah sampai pada tahap penyampaian ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan pembahasan bersama Badan Anggaran.

Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin mengatakan, "kunjungan BPKAD Kalsel dlm rangka studi tiru pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait TPP, pembahasan APBD dan kebijakan-kebijakan penganggaran lainnya," ujarnya.

Di Sulsel, Pemprov dan DPRD Sulsel telah menetapkan APBD Pokok Tahun Anggaran 2024, melalui Rapat Paripurna, Senin malam, 6 November 2023. Untuk pertama kalinya, penetapan APBD Pokok dilakukan di awal Bulan November. Bahkan, Sulsel menjadi provinsi keempat di Indonesia yang sudah Persetujuan Bersama APBD Pokok 2024.

Adapun total APBD Pokok 2024 yang disepakati DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulsel adalah senilai Rp10,028 triliun.

Kepala BKAD Sulsel Ikuti Upacara Hari Pahlawan…

  • 10 Nov 2023
  • 62

MAKASSAR - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Salehuddin bersama para pejabat lingkup BKAD Sulsel menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional, yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan, Jalan Panaikang, Kota Makassar, Jumat 10 November 2023.

Dalam kesempatan ini, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional.

"Saya Bahtiar Baharuddin, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dengan ini atas nama pemerintah provinsi, dan masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional ke 78," kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, hari ini adalah momentum sangat penting untuk mengenang para pejuang bangsa, karena pahlawan itulah yang mewariskan nikmat Kemerdekaan hingga hari ini.

"Semua bisa berdiri di sini, bisa bekerja, bisa berkembang, bisa berkeluarga, bisa macam-macam bisa kita lakukan, karena itu semua adalah jasa para pahlawan," kata Bahtiar, usai upacara.

Jika tidak ada para pahlawan yang mewariskan kemerdekaan kepada semua, kata Bahtiar, mungkin kita hari ini masih menjadi kaum terjajah seperti dulu. Oleh karenanya, ia berpesan agar kesempatan yang telah ditorehkan para pahlawan kepada semua untuk dipergunakan sebaik mungkin.

"Beliau dulu (Para Pahlawan) tidak mengharapkan dapat apa-apa. Untuk itu kita ini yang hidup, yang diwariskan nikmati kemerdekaan, kita bekerja lebih keras," pesannya.

Khusus di Sulsel sendiri, ia mengajak seluruh stakeholder untuk memanfaatkan lahan tidur seluas 7 juta hektare, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat di 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Bahtiar juga membacakan sambutan serentak Menteri Sosial Republik Indonesia. Dimana disampaikan agar sama-sama memerangi kemiskinan dan kebodohan di seluruh pelosok negeri.

"Dari sambutan Ibu Menteri tadi, kita harus merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Selamat Hari Pahlawan, terimakasih para pahlawan," ucapnya.

Usai pelaksanaan upacara, Pj Gubernur Bahtiar bersama Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santosa, menyerahkan bantuan untuk korban bencana sosial.

Pj Sekda Sulsel - Kemensetneg Teken Pinjam…

  • 08 Nov 2023
  • 59

JAKARTA - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama pinjam pakai tanah milik Kementerian Sekretariat Negara, di Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (8/11/2023).

Dalam acara ini, Pj Sekda Sulsel didampingi oleh Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin dan Kepala Badan Penghubung Daerah Sulsel, Heikal Sulaiman.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan antara Kementerian Sekretariat Negara dengan 34 Pemerintah Provinsi tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara pada Anjungan Daerah TMII.

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri diberikan tanah seluas 8.250 m2 selama lima tahun di lokasi TMII, Jakarta Timur.

Dalam penandatanganan pinjam pakai ini, dilakukan Pj Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad sebagai pihak kedua dan Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, sebagai pihak pertama.

“Kami diundang Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan Penandatanganan  Perpanjangan perjanjian kerjasama Pinjam Pakai Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara pada Anjungan Daerah TMII,” katanya.

Menurutnya, TMII menjadi miniaturnya Indonesia. Dimana seluruh Provinsi dari seluruh Indonesia menampilkan beragam budaya rumah adat di TMII.

“TMII menjadi miniaturnya Indonesia jadi kita bersyukur bahwa taman mini menjadi representasi daripada keterwakilan suku bangsa Indonesia. Ini menjadi salah satu bagian dari pelestarian budaya, dimana dianjungan daerah termasuk sulsel terdapat rumah khas misalnya bugis Makassar, Toraja, dan sebagainya,” ungkapnya.

Diharapkan Anjungan Sulsel ini akan memperkenalkan budaya Sulsel ke pengunjung lokal maupun mancanegara.

“ Kita berharap ke depan, Badan Penghubung melalui Anjungan Daerah ini tidak hanya sekedar kunjungan wisata saja, namun bisa dimanfaatkan untuk agenda pertemuan atau event yang bisa dimanfaatkan, khususnya warga Sulsel yang berada di Jakarta,” jelasnya.

Sehingga, kata dia, akan mempererat lagi silaturahmi antar masyarakat Sulsel yang berada di Jakarta. Sekaligus bentuk pelestarian budaya.

“Diharapkan menjadi tempat berkumpulnya orang rantau khususnya di Jakarta, jadi jika rindu (Sulsel), cukup ke Taman Mini saja. Seakan-akan berada di kampung,” pungkasnya.

Usai penandatanganan perjanjian kerjasama, Pj Sekda Andi Muhammad Arsjad melakukan kunjungan di Anjungan Sulsel di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Di sini, bisa melihat sejumlah rumah adat khas Sulsel seperti rumah adat Tongkonan; Balla Lompoa; dan rumah adat bugis yang merupakan refleksi dari kultur kebudayaan Sulsel.

Gallery Foto


Menyajikan dokumentasi kegiatan BKAD Prov. Sulawesi Selatan..

MedsosInstagram Feed

ProfilProfil Pejabat

#

Suhartono Nurdin, S.Pi.,M.P.,Ph.D

KABID Perencanaan Anggaran
#

Suryaningsih, SE, M.Si

KABID Perbendaharaan
#

Sakura, S.Sos, MM

KABID Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
#

Murniati, S.Sos

KABID Pengelolaan Barang Milik Daerah

GrafikUpdate Realisasi APBD SulSel

Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah
Target Pendapatan : Rp 10,028,809,403,743.00
Realisasi Pendapatan : Rp 0.00
Persentase (%) : 0.00 %
Anggaran dan Realisasi
Belanja Daerah
Anggaran Belanja : Rp 10,113,809,403,743.00
Realisasi Belanja : Rp 0.00
Persentase (%) : 0.00 %
Target dan Realisasi
Pembiayaan Daerah
Target Pembiayaan : Rp 219,000,000,000.00
Realisasi Pembiayaan : Rp 0.00
Persentase (%) : 0.00 %

Q & APolling

Mari berpatisipasi dalam pengembangan website kami dengan menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini

Apakah informasi yang tersaji pada website kami bermanfaat bagi anda?
Ya
Tidak
Apakah website kami berfungsi dengan baik?
Ya
Tidak
Bagaimana tampilan website kami?
Bagus
Jelek