BKAD
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
MAKASSAR - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan, Drs. H. Muhammad Rasyid menghadiri penyerahan Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah (Unaudited) tahun anggaran 2021 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, 31 Maret 2022.
Dalam kesempatan itu, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah (Unaudited) tahun anggaran 2021.
Abdul Hayat berharap, setelah melalui semua tahapan, Pemprov Sulsel bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, setelah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebelumnya.
"Kita ingin ini semua harus clear tidak ada masalah, sehingga beberapa daerah ini bisa WTP," ungkap Abdul Hayat usai menyerahkan LK Unaudited tahun anggaran 2021.
Pihaknya bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel sudah menyelesaikan apa yang menjadi syarat dari BPK RI untuk kembali meraih WTP. "Kita sudah mengurus semua masalah-masalah, kita tunggu audit dari BKP RI, untuk OPD semua sudah memenuhi," lanjutnya.
Usai penyerahan LK tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di Sulsel yang telah menyerahkan LKnya.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Penyerahan ini termasuk yang tepat waktu," kata Paula Henry Simatupang dalam sambutannya, secara virtual, Kamis 31 Maret 2022.
Menurut Paula Henry Simatupang, penyerahan LK ini merupakan sebuah kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan BKP Wilayah Sulsel dan untuk mengukur sejauh mana kesejahteraan masyarakat.
"Penyerahan Laporan Keuangan ini merupakan ukuran sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Sekali lagi kami berharap kerjasama dari Bapak Ibu semua dalam laporan keuangan pemerintah daerah ini," tutupnya.