MAKASSAR - Hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 mengalami peningkatan.
Penilaian itu dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja BKAD Tahun 2019.
Hasil penilaian itu diumumkan pada Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP, serta Penandatanganan Pakta Integritas Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 5 Agustus 2020. Yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah.
Dikesempatan itu, Rapat Koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Muhammad Rasyid.
Dikatakan, bahwa evaluasi itu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel tahun 2019 tersebut diperoleh nilai 82,27 dengan kategori A (memuaskan).
Hal itu pun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di mana tahun 2018, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai 74,86 dengan kategori BB.
Nilai itu terdiri dari 5 komponen besar manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja. Laporan kinerja (LKj) tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait.
