MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) di bawah kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman, kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dua tahun kepemimpinan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman, tetap bisa mempertahankan opini WTP. Prestasi ini telah diperoleh Pemprov Sulsel selama 10 tahun berturut-turut.
Diketahui, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya diperiksa oleh BPK RI.
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh perangkat daerah untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek-aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Olehnya itu BKAD Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki guna memastikan pengelolaan keuangan daerah di seluruh OPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berjalan baik, dengan mengoptimalkan sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP), penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta senantiasa mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga predikat WTP tetap dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD diterima Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Wahyu Priono, di Kantor Perwakilan BPK Sulsel di Jalan Pettarani, Selasa, 7 Juli 2020.
Dalam penerimaan laporan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulsel itu, Gubernur Sulsel didampingi oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedi beserta Bidang Akuntansi BKAD Sulsel. Serta turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengaku bersyukur atas raihan ini.“Kita bersyukur. WTP ini bukan hal yang mudah kita dapatkan. Makanya kita terus lakukan penyempurnaan. Kita berharap WTP itu bukan lagi menjadi tujuan kita, tetapi WTP itu apresiasi atas kinerja kita,” kata Nurdin Abdullah yang dikutip dalam humas.sulselprov.go.id.
Ia menilai, BPK telah bekerja secara profesional. WTP 10 kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Peranan BPK sangat penting, agar tidak terjadi masalah persoalan keuangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Nurdin Abdullah menekankan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan juga semakin dikuatkan sehingga mendukung kinerja BPK lebih baik. Ia ingin audit internal dilakukan setiap tiga bulan agar semakin sempurna.
Menurut mantan Bupati Bantaeng ini, persoalan keuangan bukan hanya soal pertanggungjawaban, tapi asas manfaatnya juga sangat penting. “Bukan hanya sekadar belanja terus kita pertanggungjawabkan, bukan. Misalnya APBD Rp 10 triliun yang kita miliki di Sulsel, apa yang kita sudah hasilkan. Bagaimana impactnya terhadap kesejahteraan, terhadap ekonomi, kenyamanan masyarakat, layanan publik, dan sebagainya,” jelasnya.
Ia berharap, seluruh elemen Pemerintah di Sulsel melihat APBD itu bukan untuk dihabiskan. Tapi bagaimana APBD ini menghasilkan dan mensejahterakan masyarakat.
