Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulawesi Selatan mencatat bahwa Sisah Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2019, sebesar Rp 323 miliar.
Menurut Plt Kepala BPKD Sulsel, Junaedi Akbar, banyaknya sisa anggaran ini karena adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melanjutkan program yang diajukan dalam rencana kerja anggaran.
Terkhusus pada sektor infrastruktur, dua proyek konstruksi di tahun 2019 tidak dilaksanakan sehingga pos anggarannya dikembalikan ke kas negara.
"Dua obyek itu pembangunan RS Regional, dan pembangunan Rest Area," ujar Edi sapaan Plt Kepala BPKD Sulsel ini, Senin (16/12/2019).
Total anggaran 2019 Pemprov Sulsel sendiri sebesar Rp 9,8 triliun.
Meski begitu, Eddy mengakui bahwa adanya SILPA ini jug bukan karena adanya dua proyek infrastruktur itu, tapi juga karena adanya efisiensi anggaran.
Pada anggaran alat tulis kantor (ATK) saja misalnya, Pemprov tahun ini menganggarkan Rp1,5 miliar, tetapi masih ada tersisa di kas daerah Rp300 juta.
"Jadi yang terpakai hanya sekitar Rp700 juta. Artinya, kita ada penghematan," ujarnya.
Serapan keuangan hingga pertengahan Desember baru mencapai Rp78,21 persen.
Olehhnya ia berharap, serapan diusahakan bisa capai 90 persen hingga akhir tahun.
