Fax: (0411) 442978
Phone: (0411) 453202
Email: bkad.sulsel@yahoo.com
Selasa 02-03-2021

Tugas Pokok BKAD

2.1       Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 107 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari; 1 (satu) kepala badan, 1 (satu) sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 12 (dua belas) kepala sub bidang. Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. 1.         Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
  3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

  1. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas  dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi serta pembinaan dan evaluasiAPBD Kabupaten/Kota;
  7. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi serta pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  8. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang di bidang keuangan;
  9. menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
  10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pengelolaan Perubahan Anggaran – Perangkat Daerah (DPPA-PD);
  11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
  12. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  13. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
  14. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan dan penyampaian laporan serta mengawasi pelaksanaan anggaran;
  15. menyelenggarakan tugas sebagai pengguna anggaran;
  16. menyelenggarakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  17. mengoordinasikan dan menyelenggarakan layanan informasi keuangan daerah;
  18. menyelenggarakan penetapan pembagian wilayah kerja pada Bidang dalam lingkup Badan;
  19. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  20. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  21. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  22. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
  23. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
  24. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  25. menyelenggarakan pengesahan Dokumen Pengelolaan Anggaran– Perangkat Daerah (DPA-PD)/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Dokumen Perubahan Pengelolaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPPA-PD)/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam lingkungan pemerintah Daerah;
  26. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  27. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan pengeluaraan Kas Daerah;
  28. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah;
  29. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  30. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah Daerah;
  31. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  32. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyiapan anggaran Kas Daerah;
  33. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mengoordinasikan dan melaksanakan bahan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
  34. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk;
  35. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  36. menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
  37. menyelenggarakan pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
  38. menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah;
  39. menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah Daerah;
  40. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  41. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penagihan piutang daerah;
  42. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengusulan penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, Bendahara Pengeluaraan Pembantu dan Pemegang Kas, apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan;
  43. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan;
  44. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi penyusunan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se–Sulawesi Selatan;
  45. menyelenggarakan  pelaksanaan  revisi  anggaran kas/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  46. menyelenggarakan  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi  Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hutang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kab/Kota, Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Tidak Terduga, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan  dan Belanja lainnya atas nama pemerintah Daerah;
  47. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
  48. menilai  hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;

ww.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

  1. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. 2.         Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan;
  2. pengelolaan urusan umum danadministrasi kepegawaian;
  3. pengorganisasian program dan kegiatan serta pengolahan data keuangan dan penyajian data;
  4. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  5. pembinaan administrasi penyusunan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan jangka menengah dan tahunan;
  6. pengoordinasian administrasi pengelolaan keuangan; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

  1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. mengoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  9. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  11. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
  12. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
  13. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
  14. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  17. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  18. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. mengoordinasikan data administrasi pengelolaan keuangan pada bidang dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Darah;
  20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

 

  1. 3.         Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran meliputi perencanaan anggaran daerah I dan perencanaan anggaran daerah II serta dukungan teknis perencanaan anggaran daerah.

Untuk melaksaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi antara lain:

  1. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran;
  4. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran;
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

 

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Anggaran meliputi :

  1. menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran daerah dan dukungan teknis anggaran daerah;
  7. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran daerah dan dukungan teknis anggaran daerah;
  8. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran meliputi Perencanaan Anggaran Daerah I,  Perencanaan Anggaran Daerah II, dan Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah;
  9. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan penganggaran keuangan daerah;
  10. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  11. mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah kepada Perangkat Daerah;
  12. mengoordinasikan dan melaksanakan bahan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
  13. mengoordinasikan dan melaksanakan verifikasi rancangan Dokumen Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA – PD), Rancangan Dokumen Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (DPA – SKPKD), dan rancangan Perubahan Dokumen Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (DPA – SKPKD);
  14. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan data perencanaan anggaran daerah;
  15. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
  16. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaa Badan Layanan Umum Daerah;
  17. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran daerah dan dukungan teknis anggaran daerah;
  18. menyusun  Rencana  Kerja  Anggaran  Perangkat  Daerah  (RKA-PD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dokumen Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  19. melaksanakan   pengesahan   Dokumen   Pengelolaan   Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  20. mengoordinasikan    dan    memfasilitasi     pelaksanaan    revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
  21. mengoordinasikan  dan  melaksanakan  perencanaan  dan penganggaran Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,  Belanja Tak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa,  Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,   Belanja Bagi Hasil Kab/Kota dan Belanja lainnya atas nama Pemerintah Daerah;
  22. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   penatausahaan  administrasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja lainnya atas nama Pemerintah Daerah;
  23. mengoordinasikan     dan      melaksanakan     monitoring    dan evaluasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak terduga serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja lainnya atas nama Pemerintah Daerah;
  24. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  25. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
  26. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  27. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. 4.         Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Pembendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan;
  4. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Perbendaharaan meliputi :

  1. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
  7. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
  8. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Perbendaharaan;
  9. melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah;
  10. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan  keputusan penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah;
  11. melaksanakan asistensi atas usulan Anggaran Kas dari Perangkat Daerah;
  12. mengoordinasikan alokasi anggaran kas dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah;
  13. menyiapkan dan merumuskan penetapan anggaran kas;
  14. menyiapkan dan merumuskan penetapan Surat Penyediaan Dana Perangkat Daerah;
  15. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Dan Daerah (APBD) dengan instansi terkait;
  16. melaksanakan pengendalian alokasi dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Daerah  (APBD);
  17. melaksanakan penyimpanan uang daerah;
  18. menatausahakan investasi daerah;
  19. melaksanakan pembayaran atas permintaan pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perintah Membayar atas beban rekening kas umum daerah;
  20. menyiapkan bahan pelaksanaan pembayaran pinjaman pemerintah Daerah;
  21. melaksanakan penatausahaan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
  22. melaksanakan penagihan piutang daerah;
  23. melaksanakan Penatausahaan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
  24. melaksanakan Penatausahaan Kas Daerah;
  25. melaksanakan   penatausahaan administrasi  belanja bunga, subsidi, dan pengeluaran pembiayaan serta belanja lainnya;
  26. mengoordinasikan dan melakukan revisi anggaran kas;
  27. mengoordinasikan dan melaksanakan pembayaran Belanja Tidak Langsung meliputi  Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,  Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dan Belanja lainnya atas nama Pemerintah Daerah;
  28. mengoordinasikan  dan  melaksanakan  pembayaran  Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dan Belanja lainnya atas nama pemerintah Daerah;

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja  Perangkat Daerah;

  1. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
  2. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  3. menilai hasil kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
  4. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. 5.         Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Akuntansi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
  4. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

 

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Akuntansi meliputi :

  1. menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
  7. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
  8. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
  9. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Provinsi;
  10. melaksanakan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Provinsi;
  11. melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  12. mengoordinaskan dan melaksanakan pembinaan serta verifikasi Belanja Bunga, Subsidi, Hutang, Hibah, Bantuan Sosial,      Bagi Hasil Kabupaten/Kota, kesehatan gratis, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Tidak Terduga, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
  13. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  14. melaksanakan monitoring, dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  15. melaksanakan sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis bidang akuntansi;
  16. mengoordinasikan dan menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  17. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  18. mengoordinasikan dan menyusun laporan Keuangan Belanja Bunga, Subsidi, Hutang, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Kabupaten/Kota, kesehatan gratis, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Tidak Terduga, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
  19. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan verifikasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  20. melaksanakan tugas penanganan tindak lanjut atas temuan aparat pengawas internal dan eksternal serta melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
  21. mengoordinasikan  dan   melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
  22. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
  23. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  24. menilai hasil kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
  25. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

  1. 6.         Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota

Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota  mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  4. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

 

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota meliputi :

  1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  7. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  8. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  9. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan hasil Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  10. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
  11. melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD/APBDP dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota beserta lampiran dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. melaksanakan penyusunan naskah Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD/APBDP dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
  13. melaksanakan monitoring hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD/APBDP dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
  14. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  15. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan naskah Keputusan Gubernur tentang penyaluran bantuan keuangan Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, belanja bagi hasil Kabupaten/Kota;
  16. mengoordinasikan   dan   melaksanakan    pemantauan,    evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
  17. melaksanakan   penyiapan    bahan    penyusunan    kebijakan  dan penatausahaan administrasi belanja bagi hasil pajak daerah, kesehatan gratis dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
  18. melaksanakan   monitoring   dan  evaluasi   penyaluran   bantuan keuangan kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bagi hasil kabupaten/kota, serta kesehatan gratis;
  19. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   fasilitasi    pelaksanaan penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembinaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota;
  20. mengoordinasikan dan  melaksanakan  evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
  21. mengoordinasikan dan melaksanakan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
  22. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  23. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  24. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
  25. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.