Fax: (0411) 442978
Phone: (0411) 453202
Email: bkad.sulsel@yahoo.com
Selasa 02-03-2021
#

Kinerja BPKD

2.1       Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, diuraikan sebagai berikut :

  1. a.  Layanan internal SKPD, dalam bentuk penyelenggaraan program :
    1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selama 5 tahun terakhir 2013 - 2018, program ini telah berjalan dengan baik dalam menyediakan layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan, khususnya dalam hal pengelolaan persuratan dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
    2. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD. Selama 5 tahun terakhir 2013 - 2018, program ini telah berjalan dengan baik dalam menyediakan Pengadaan Sarana Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN, Pendidikan dan Pelatihan Formal, Penyusunan Laporan Keuangan, Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Barang dan Jasa serta Penyelenggaraan Pameran Pembangunan. Berdasarkan program ini diharapkan agar telah tersedia sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap PNS dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai tahun 2018 serta Peningkatan disiplin Aparatur dalam hal berpakaian dan Peningkatan kapasitas  dengan mengikuti sosialisasi/pelatihan teknis yang terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran serta pendidikan dan pelatihan terkait kepegawaian PNS dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula dalam hal administrasi keuangan, kepegawaian serta barang dan jasa dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja. Program ini merupakan program yang dikaitkan dengan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program, Koordinasi dan Monitoring Kinerja serta Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

 

  1. b.  Layanan Lintas SKPD, dituangkan dalam bentuk program :
    1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD. Program ini terkait dengan kegiatan antara lain :
      1. Bidang Anggaran yakni Kegiatan Penyusunan APBD, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Simakda, Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD, Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah dengan menyediakan Regulasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Social serta Pelatihan dan Pembelajaran Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah.
      2. Bidang Perbendaharaan yakni Kegiatan Pengelolaan Surat Pencairan Dana SKPD, Koordinasi dan pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS, Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Koordinasi Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Penatausahaan Keuangan Daerah.
      3. Bidang Akuntansi yakni Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan System Informasi Keuangan dan Penetapan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah serta Sosialisasi Peraturan perundang-undangan terkait Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

 

  1. c.  Kewilayahan, dituangkan dalam bentuk program :
    1. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota. Adapun Kegiatan yang terkait dengan program ini adalah kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Bimbingan dan Monitoring Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota, Penatausahaan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Kab/Kota dan Bantuan Desa, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kab/Kota dan Bantuan Desa dan Penyusunan Profil Kabupaten/Kota serta  Sosialisasi dan Bimtek Peraturan perundang-undangan terkait Bidang Evaluasi APBD Kab/Kota. 

 

Gambaran capaian kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013 – 2018, beserta anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini :

 

 

 

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2013-2018

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN

SATUAN

TARGET NSPK

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN

REALISASI CAPAIAN TAHUN

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Tersedianya Dokumen Renstra/Renstra-P dan Renja/Renja-P SKPD

Jumlah Dokumen Yang Tersedia

Dokumen

 

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100%

100%

100%

100%

100%

2

Tersedianya  Dokumen RKA/DPA/RKAP/DPPA SKPD

Jumlah Dokumen Yang Tersedia

Dokumen

 

 

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

3

Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Dengan Tepat Waktu

% Ketepatan Waktu  Penyerahan LKj Ke Biro Organisasi ( 100%: Tepat Waktu  Paling Lambat 28 Februari
0% : Tidak Tepat Waktu )

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

4

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Dengan Tepat Waktu

% Ketepatan Waktu Penyerahan LK PD Ke PPKD ( 100%: Tepat Waktu  Paling Lambat 28 Februari
0 %: Tidak Tepat Waktu )

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

5

% Administrasi Kepegawaian Yang Dibuat dan Diproses Tepat Waktu

(Administrasi Kepegawaian Yang Seharusnya Dibuat : Administrasi Kepegawaian Yang Diproses ) x 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

6

Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Yang Tersedia

Dokumen

 

 

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1

100%

100%

100%

100%

13%

7

% PNS BPKD Prov. SulSel Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

(Jumlah PNS BPKD Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan Sosialisasi/Bimtek/Diklat : Jumlah PNS BPKD Yang Ditargetkan Mengikuti Kegiatan) X 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

70

0

100%

100%

100%

70%

0%

8

% SKPD/Unit Kerja Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan

(Jumlah SKPD Yang Mengirim Peserta : Jumlah SKPD Provinsi) X 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

90

100

0

100%

100%

90%

100%

0%

9

% Kabupaten/Kota Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan

(Jumlah Kab/Kota Yang Mengirim Peserta : Jumlah Kab/Kota) X 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100%

100%

100%

100%

0%

10

Batas Waktu Penetapan APBD Pokok Provinsi Sulawesi Selatan

% Ketepatan Waktu Penetapan APBD Di DPRD ( 100% : Tepat Waktu Paling Lambat 31 Desember
0% : Tidak Tepat Waktu )

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100%

100%

100%

100%

0%

11

Batas Waktu Penetapan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan

% Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan Di DPRD ( 100% : Tepat Waktu Paling Lambat 30 Oktober
0% : Tidak Tepat Waktu

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100%

100%

100%

100%

0%

12

% SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan

( Jumlah SKPD Yang Menindak Lanjuti Hasil Evaluasi Menteri Terhadap Rancangan APBD : Jumlah SKPD Yang Mendapat Rekomendasi Evaluasi Menteri Terhadap Rancangan APBD ) X 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

90

100

0

100%

100%

90%

100%

0%

13

% SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan

( Jumlah SKPD Yang Menindak Lanjuti Hasil Evaluasi  Menteri Terhadap RAPBD-P : Jumlah SKPD Yang Mendapat Rekomendasi Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD-P  ) X 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

90

100

0

100%

100%

90%

100%

0%

14

% Penerbitan SPD Yang Tepat Waktu

(Jumlah SPD Yang Terbit Tepat Waktu : Jumlah SPD Yang Seharusnya Diterbitkan) X 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100%

100%

100%

100%

0%

15

% Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu

(Jumlah SP2D Yang Terbit Tepat Waktu : Jumlah SP2D Yang Seharusnya Diterbitkan) X 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100%

100%

100%

100%

0%

16

% Dokumen SPM Yang Memenuhi Persyaratan Penerbitan SP2D

(Jumlah SPM Yang Di Diterbitkan SP2D Nya : Jumlah SPM Yang Masuk ) X 100%

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

99

100

0

100%

100%

99%

100%

0%

17

Waktu Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Ke BPK RI

% Ketepatan Waktu Penyerahan LKPD Ke BPK RI ( 100% : Tepat Waktu Paling Lambat 31  Maret
0% : Tidak Tepat Waktu )

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

18

Opini BPK RI Atas Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Opini BPK RI Atas LKPD Provinsi ( 100% : WTP,
75% : WDP, 50% : TMP, 25% : TW)

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100%

100%

100%

100%

0%

19

% Penyelesaian Kasus TPTGR

(Jumlah Kasus Yang Diselesaikan : Jumlah Kasus TPTGR Yang Ada ) X 100%

%

 

 

 

0

100

100

100

100

0

100

100

100

0

 

100%

100%

100%

0%

20

Jumlah Rancangan APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu

Jumlah RAPBD Kab/Kota Dievaluasi Tepat Waktu

Kabupaten/Kota

 

 

 

20

22

24

24

24

20

22

24

24

0

100%

100%

100%

100%

0%

21

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP Dari BPK RI

Jumlah Kab/Kota Yang Memperoleh Opini WTP dari BPK RI

Kabupaten/Kota

 

 

 

9

11

13

18

20

7

9

16

20

0

<