Fax: (0411) 442978
Phone: (0411) 453202
Minggu 11-04-2021

Gubernur & Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

Foto Bersama Setelah Pelantikan

Foto Bersama Kepala BKAD

Foto bersama dengan kepala BKAD Prov. Sul-Sel

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Tentang BKADBadan Keuangan & Aset Daerah

  Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Terbentuk Pada Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan...
  Perangkat daerah ini dibentuk dari gabungan 2 (dua) perangkat daerah yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, dengan tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

BeritaBerita Terbaru

Menyajikan berita terkini seputar BKAD Prov. Sulawesi Selatan..

Sukseskan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, 141…

  • 10 Mar 2021
  • 21



MAKASSAR - Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan turut ikut menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua.


Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua menyasar pelayan publik, salah satunya ASN. Berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan mulai tanggal 2 hingga 10 Maret 2021.


Langkah vaksinasi ini sebagai bagian dari upaya pemutusan mata rantai dan melindungi diri dari virus corona.


Untuk ASN dari BKAD Sulsel sebanyak 141 orang yang terdaftar yang akan menjalani vaksinasi Covid-19.


Namun sebelum divaksinasi, penerima vaksin terlebih dahulu skrining. Kemudian dilakukan vaksin dan observasi selama 30 menit.


Koordinator Tata Usaha Klinik Balai Pelayanan Kesehatan Pemprov Sulsel, dr. Muhammad Taqwim, mengatakan bahwa vaksinasi kedua dilakukan tepat 14 hari atau dua minggu setelah pemberian vaksin pertama. Para penerima vaksin terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap, misalnya pengecekan kependudukan dan administrasi. 


Selanjutnya masuk dalam tahap screening. Tahap ini menilai kelayakan kondisi kesehatan. Bagi penyintas Covid-19, maka akan ditunda statusnya, minimal tiga bulan setelah dinyatakan sembuh. Sedangkan bagi penderita hipertensi diperbolehkan asal memenuhi syarat dari Kemenkes.


Diketahui, syarat yang harus dipenuhi berdasarkan tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/368/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Sulsel…

  • 09 Mar 2021
  • 19




MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pertemuan dengan agenda Refocussing Anggaran APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa 9 Maret 2021.


Pertemuan yang diikuti oleh TGUPP, para Asisten, para Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Biro, serta Direktur RS Lingkup Pemprov Sulsel.


Dalam pembahasan itu, didampingi oleh tim Refocussing Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan.


Para OPD/Unit Kerja dibagi menjadi empat bagian. Diantaranya Desk 1 untuk OPD/unit kerja pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1; Desk 2 untuk OPD/unit kerja pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Ekonomi Lantai 2; Desk 3 untuk OPD/unit kerja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Infrastruktur Lantai 3; dan Desk 4 untuk OPD/unit kerja pada bidang Penelitian dan Pengembangan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung Litbang Lantai 3.


Adapun penanggung jawab untuk pendampingan perihal Refocussing Anggaran ini, yakni Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 1, Drs. Muchamad Agus, MM bersama Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, Sakura, S.Sos, MM (Desk 1); Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II. Zulkifli, S. STP, MM bersama Sakura, S.Sos, MM (Desk 2); Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III. Sardy A. Burhan, SE, M. Ak bersama Sakura, S.Sos, MM (Desk 3); dan Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, Sakura, S.Sos, MM (Desk 4).


Kabid Perencanaan Anggaran Daerah pada BKAD Sulsel, Sakura, S.Sos, MM menyampaikan, bahwa Refocussing Anggaran ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya 


"serta keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KM.7/2020 tentang penggunaan sebagian (Earmarking) DAU atau DBH dalam rangka dukungan pendanaan program vaksinasi Covid-19 dan surat edaran Kementerian Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019," ungkapnya.

Kepala BKAD Sulsel Hadiri Rapat Tindak Lanjut…

  • 04 Mar 2021
  • 20



MAKASSAR - Provinsi Sulsel akan menjadi wilayah percontohan katalog dan marketplace elektronik. Hal ini merupakan salah satu strategi nasional pencegahan korupsi.


Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Herda Helmi Jaya dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada Rapat Tindak Lanjut Penerapan Katalog Elektronik Lokal dan E-Marketplace, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Kamis, 4 Maret 2021. 


Rapat ini juga diikuti seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Salah satunya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Muhammad Rasyid.


Pertemuan tersebut merupakan rapat tindak lanjut penerapan katalog elektonik lokal dan e-marketplace di Sulsel. Stranas PK akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan.


"Kami akan selalu mendampingi kawan-kawan Pemda dalam memperbaiki segala hal terkait dengan pelayanan," kata Herda Helmi Jaya.


Ia menjelaskan, penerapan pencegahan korupsi ini tertuang dalam Perpres No 54 Tahun 2018. Ada tiga aspek yang akan diperbaiki. Antara lain, aspek perizinan, keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.


"Pertemuan kali ini terkait fokus pada aspek keuangan negara terkait dengan sistem pengadaan," ujarnya. 


Herda mengaku, Stranas PK membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, jika ini sudah bisa diterapkan. Ia berharap, persoalan paling krusial yaitu mark up harga bisa terselesaikan.


Kegiatan ini pun diinisiasi sudah lama, dan pemerintah provinsi menyambut dengan baik. Dengan tekad, Sulsel sebagai pelopor e-katalog dan e-marketplace di luar Pulau Jawa.


"Sulawesi Selatan akan menjadi contoh buat Provinsi lain, terutama di Wilayah Sulawesi," tegasnya.


Sementara, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi agenda Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Baginya, pencegahan yang akan dilakukan merupakan sebuah ikhtiar.


"Meskipun saat ini tahap beradaptasi, akan tetapi langkah ini merupakan ikhtiar," kata Andi Sudirman


Ia mengaku ingat kenangan bersama Nurdin Abdullah saat melakukan kampanye. Keduanya ingin memperkuat dari segi infrastruktur, dengan istilah Sulsel terkoneksi.


"Sulsel terkoneksi yang dimaksud adalah wilayah terisolir, wilayah yang sangat jauh. Semangat kami membangun infrastruktur terus menerus," jelasnya


Menurut Andi Sudirman, ada peningkatan signifikan antara jalan dan jembatan saat ini, dan bisa dilihat grafiknya. "Banyak harapan kami, ada hal yang perlu diperhatikan, yang menjadi hal yang penting untuk efektivitas kerja pemerintahan," tuturnya.


Iapun kembali mengingat harapan Nurdin Abdullah perihal e-katalog dan e-marketplace.


"Pak Nurdin Abdullah dulu berharap, bagaimana infrastruktur jalan jika memiliki kebutuhan pembangunan dapat diklik saja. Kami kedepan meminta arahan kepada Stranas PK untuk membentuk sebuah sistem yang lebih baik," tutupnya.

Dihadiri Kepala BKAD Sulsel, Ini Pesan Plt Gubernur…

  • 01 Mar 2021
  • 21


MAKASSAR - Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memimpin Coffee Morning yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (1/3/2021). 


Rapat rutin setiap pekan ini menjadi hari pertama bagi Andi Sudirman sebagai Plt Gubernur Sulsel atas penunjukan dari Kemendagri RI.


Dalam kesempatan itu, diikuti oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Muhammad Rasyid. Beserta para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan TGUPP.


Andi Sudirman mengajak para jajarannya untuk fokus bekerja dan menjaga profesionalitas sebagai pejabat Negara.


Ia pun mengaku, kaget dengan kejadian beberapa hari terakhir ini. Salah satunya, kasus hukum yang menyeret nama Gubernur Nurdin Abdullah.


"Kita empati dengan apa yang terjadi. Mari kita doakan yang terbaik untuk beliau. Semua orang punya aib. Tidak ada yang sempurna, pasti kita pernah melakukan kesalahan atau kekhilafan. Kita harus selalu mengingatkan dan banyak berdoa," ungkapnya.


Ia pun menghimbau, para jajarannya untuk tidak menyebarkan gosip atau berspekulasi terkait persoalan yang menimpa Gubernur Nurdin Abdullah.


"Saya inginkan, tidak ada pelayanan atau pekerjaaan yang terhambat. Roda pemerintahan harus berjalan," ungkapnya.


Dirinya meyakinkan, jika program yang dicanangkannya Prof Andalan (Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman) akan tetap dijalankan.


"Visi misi kita sama beliau (Nurdin Abdullah) sama. Mari kita bekerja bersama, berdoa, dan mendukung. Saya selalu terbuka," katanya.

Bahas Kebijakan Pengembangan TA 2022, Kepala…

  • 26 Feb 2021
  • 21



MAKASSAR - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Muhammad Rasyid menjadi narasumber pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021 yang berlangsung di Hotel Grand Asia, Makassar, 25 Februari 2021.


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dihadiri oleh Kepala BPSDM Sulsel, Asri Sahrun, beserta Kepala BPSDM Kabupaten/Kota di Sulsel.


Forum Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD adalah melalui Forum Perangkat Daerah. 


Melalui Forum Perangkat Daerah diharapkan menjadi sarana memperoleh masukan dalam rangka penajaman sasaran, program dan kegiatan pengembangan SDM aparatur yang telah tersusun dalam rancangan Renstra perangkat daerah.


Dalam kesempatan itu, Kepala BKAD Sulsel, Drs. Muhammad Rasyid memaparkan terkait Kebijakan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022.


"Kebijakan Penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 perlu memperhatikan beberapa hal. Yakni dalam konteks belanja, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya berkaitan dengan pelayanan publik," jelasnya.


Lebih lanjut, dirinya mengingatkan, bahwa diperlukannya efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan belanja.


"Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan belanja perlu diperhatikan yakni penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional," tuturnya.

Video


Menyajikan dokumentasi kegiatan terbaru dalam bentuk video

Protokol Kesehatan

25 Agustus 2020

Pengumuman


Menyajikan pengumuman dan agenda terkini BKAD

DokumenDownload Dokumen

Silahkan pilih dokumen..

APBD / APBDP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

DPA / DPPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

RKA / RKAP

Rencana Kegiatan dan Anggaran & Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

LRA

Laporan Realisasi Anggaran



LKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

RENSTRA

Rencana Strategis

RENJA

Rencana Kerja

LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah

PimpinanStruktur Organisasi

Informasi tentang Kepala Badan,Kepala Sub Bagian, dan Kepala Bidang BKAD Sul-Sel.

#

Drs. Muhammad Rasyid

KEPALA BADAN
#

Kasman, S.Hut

KASUBAG Umum, Kepegawaian, dan Hukum
#

Manian Efendy, SE,MM

KASUBAG Keuangan
#

Sakura, S.Sos, MM

KABID Perencanaan Anggaran
#

Salehuddin, S.Kom, M.Si

KABID Perbendaharaan
#

Suryaningsih, SE, M.Si

KABID Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
#

Murniati, S.Sos

KABID Pengelolaan Barang Milik Daerah